NKRI.BIZ.ID

  Padangsidimpuan,- Puluhan Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dari Gerakan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan (GMMPH-Tabagsel) melakukan aksi unjuk rasa damai dan sekaligus melayangkan laporan Dumas ke kantor PTSP Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan terkait dugaan korupsi atau Gratifikasi oleh Kakan Kemenag Kota Padangsidimpuan dan salah satu Perusahaan..Kamis.(21/08) Koordinator aksi Didi Santoso mengungkapkan saat oransinya," Dalam rangka mendukung penegakan dan pelayanan hukum untuk membangun profesional dan moral aparatur yang berintegritas dalam memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat guna menyelesaikan perkara secara transparan cepat dan tepat serta bebas dari intervensi dengan mengacu pada azas praduga tak bersalah, kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Padangsidimpuan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Padangsidimpuan dan juga salah satu perusahaan penerbit yan...

  Padangsidimpuan,- GMMPH-Tabagsel yang tergabung dari beberapa elemen aliansi mahasiswa dan masyarakat akan melaksanakan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan terkait Dugaan "Gratifikasi" oleh Kemenag Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis,21/08/2025. Didi santoso selaku ketua koordinator lapangan menyebutkan kepada awak media, membenarkan informasi tersebut bahwa kami akan melakukan akan unjuk rasa jilid I di depan kantor Kejari Kota Padangsidimpuan atas informasi yang kami dapatkan bahwa diduga kuat Kemenag Kota Padangsidimpuan menerima barang atau hadiah dari salah satu pengusaha penerbit buku. Ditambahkan, Didi menerangkan bahwa Gratifikasi dalam konteks korupsi adalah pemberian dalam bentuk apapun (uang, barang, jasa, dll) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dianggap suap jika bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.  Gratifikasi bisa menjadi tindak pidana korupsi ...

Medan,- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (DPP-GPM-Sumut) gelar aksi unjuk rasa damai didepan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut)  Terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru tingkat SD dan SMP Se-Kab.Langkat, dugaan Mark-Up Pembelanjaan barang pada Poto Presiden/Wakil Presiden dan poto Bupati dan Wakil Bupati di tingkat SD dan SMP Se-Kab.Langkat, dan dugaan Mark-Up belanja barang Paud Se-Kab.Langkat.Kamis.(10/07/2025). Muhadzir saat melakukan orasinya menyebutkan, dugaan pengutipan sertifikasi guru adalah tindakan yang sangat jahat dan perbuatan melawan hukum, perbuatan ini telah mengintimidasi guru yang menerima tunjangan sertifikasi, ibarat kata pepatah "air susu di balas dengan air tuba". Ditambahkan,Muhadzir menuturkan adanya dugaan Mark-Up pada Pembelanjaan barang baik di tingkat paud, SD dan SMP Se-Kab.Langkat, rekanan atau pengadaan barang tersebut diduga yang diarahakan oleh dinas Pendidikan Kab.Langkat, beberapa diantara l...

MEDAN // Gerakan Aksi Mahasiswa Indonesia Sumatera Utara (Gami-Sumut) geruduk kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) dalam hal ini GAMI-Sumut meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa pada anggaran dana Desa untuk pengadaan Lampu jalan Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal yang diduga Mark-Up, Kamis.(12/06). Dimana menurut dugaan mereka dan hasil Investigasi dilapangan, bahwa pengadaan lampu jalan untuk Desa di Kabupaten Mandailing Natal T.A 2023 diduga sebagai ajang mencari keuntungan oleh oknum-oknum tertentu, dan diduga terafiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) dalam orasinya, menjelaskan bahwa pada 2 (dua) minggu yang lalu mereka telah melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan tuntutan yang sama, meminta pihak Kejaksaan agar segera mengusut tuntas atas dugaan korupsi pada pengadaan lampu jalan...

Medan,- Pengurus Besar Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM Sumut) Kembali akan melakukan aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejati Sumut terkait dugaan Korupsi Pada Pendapatan Parkir T.A 2023/2024 di Kabupaten Langkat pada hari Rabu depan.(21/05/2025). Hasbiyal terus akan menyuarakan aspirasi tersebut hingga aparat penegak hukum bertindak dan melakukan proses hukum adanya dugaan KKN di tubuh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Adapun beberapa tuntutan dari aliansi PB BPM-Sumut antara lain adalah : 1. Meminta kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idianto S.H, M.H agar memanggil dan memeriksa Bupati Langkat H. Syah Afandin,SH dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Langkat, serta Kabid Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Pengelola Parkir karena diduga adanya korporasi ilegal dengan juru parkir ilegal sehingga tidak ada penertiban mengenai parkir liar yang semakin marak di kab. Langkat. 2. Sesuai hasil investigasi dilapangan bahwa terdapat beberapa t...

Medan,- Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (BPM-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kedatangannya meminta supaya Kejati Sumut melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kadis Perhubungan Langkat, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengelola Parkir serta Juru Parkir Ilegal. Jum’at (09/05/2025). Hasbiyal Mulki Hasibuan selaku koordinator aksi mengatakan dalam orasi "Parkir ilegal di kabupaten langkat kami nilai sangat banyak karena banyak parkiran yang tidak ada karcisnya". Ujar Hasbiyal Lebih lanjut, Hasbiyal juga mengatakan bahwa kuat dugaan adanya korporasi (Kongkalikong) antara juru parkir (Jukir) dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Langkat. “Adanya dugaan itu disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) langkat sangat kecil padahal potensi pendapatan dari parkir di langkat sangat besar.” Ucap Hasbiyal. Setelah melakukan orasi, Friska selaku jaksa fungsional memberikan tanggapan "adek-adek mahasiswa kami har...